Evakuasi represif santri pesantren ke tahanan kepolisian menjelaskan satu hal. Adanya upaya sistematis yang terus menerus untuk mengidentikkan terorisme dengan Islam, pesantren, aktivis masjid, busana cadar, jihad, dan simbol-simbol keislamanan lainnya. Hal ini juga menguatkan sinyalemen, bahwa kemunculan terorisme di Indonesia merupakan labelisasi stigma negatif terhadap Islam.
Faktanya, setiap ada isu atau penangkapan tersangka teroris, tudingan langsung mengarah ke alumni pesantren tertentu atau kemunitas gerakan Islam. Gagasan sertifikasi ulama, sidik jari santri, merobah kurikulum pesantren, termasuk bagian dari polarisasi stigma negatif itu.
Stigmatisasi terorisme dilakukan secara bertahap. Mulai dari propaganda informasi dusta yang dibungkus dengan data-data fiktif. Kemudian menyebarkan pendapat tertentu untuk kepentingan deradikalisasi dengan mengajukan fakta-fakta yang akurasinya diragukan. Serangan opini kaum liberal menggunakan demokrasi guna mendiskreditkan aspirasi umat Islam yang berkeinginan menegakkan syariat Islam di lembaga negara, adalah sekadar contoh.
Dalam operasi intelijen, melakukan penyusupan dan pembelokan opini dengan merekayasa fakta atau melakukan terorisasi melalui penyusupan ke kelompok-kelompok yang dicurigai teroris, adalah taktik licik dan efektif. Namun, tindakan Densus 88 yang secara sadis membunuh orang-orang yang baru diduga teroris, sepulang dari masjid di waktu shubuh adalah tindakan biadab dan tidak berprikemanusiaan.
Selama penanggulangan terorisme masih berorientasi proyek dana asing, dan terus menyudutkan serta mengambing-hitamkan umat Islam, maka terorisme tidak akan hilang di bumi pertiwi ini. Sesungguhnya, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial, dan kegeraman masyarakat atas prilaku korup penguasa, merupakan inspirasi dan motivasi utama tindakan teror yang dilakukan masyarakat sipil.
Oleh karena itu, apabila tindakan teror masih terus terjadi, janganlah pemerintah bersikap paranoid dengan menyudutkan ulama dan menyalahkan ajaran Islam tentang jihad dan mati syahid. Beranikah Densus 88 melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan pada Ponpes Darul Akhfiya, terhadap teror kelompok RMS Maluku, atau penembakan dan pembunuhan atas warga sipil dan aparat keamanan RI di Papua, jika terbukti misalnya, direkrut melalui greja dan lembaga seminari? Tindakan diskriminatif, apapun bentuk dan motivasinya, merupakan teror terhadap pesantren dan aktifitas kaum muslim di negeri ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar